"Kehidupan sosial yang saling mencerca (bully) merajalela dan sepertinya ada pembiaran, ketidak mampuan mempersatukan bangsa sampai sekarang terbelah menjadi cebong dan kampret atau bocin dan kadrun," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga melihat kebijakan pemerintah yang terkesan seperti sudah tidak berpihak kepada rakyat. Di mana beberapa produk UU yang didorong ke DPR justru menimbulkan kontroversi.

Beberapa di antaranya seperti RUU HIP yang akhirnya timbul unjuk rasa di tengah pagebluk Covid-19. Selain itu, ada juga regulasi yang menurutnya terlalu berpihak kepada pemegang modal dan asing khususnya investor China, seperti Omnibus Law, UU 2/2020 atau UU Corona, dan UU Minerba.

"Sementara rakyat diberikan kenaikan BPJS dan harga BBM yang tetap tidak diturunkan sehubungan harga minyak dunia anjlok," sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terkesan tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan tidak diketahui waktu penyelesaiannya. Padahal dampaknya sudah berimbas  terhadap perekonomian rakyat.

"Banyak perusahaan yang gulung tikar, terutama UMKM mengalami kondisi parah, PHK dan pengangguran meningkat pendapatan rakyat sama sekali hilang," ujarnya lagi. ***