Faisal Basri menilai, meski KSP disebut bertanggung jawab langsung kepada presiden, namun keberadaan lembaga itu justru tak membantu kinerja presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, KSP justru lebih banyak membantu Luhut kini menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. 

Bahkan Faisal juga menilai, jabatannya Menko Marvest kini nyaris melampaui kewenangan Bappenas. 

"Jadi tambah kacau. Dibikin strukturnya mirip dengan Menko, mirip dengan Bappenas lagi. Ayo kita kembali, tapi kalau memang yang diinginkan adalah bagi-bagi kekuasaan ya terserah," jelasnya. 

Menurutnya, saat ini fungsi Menteri Koordinator sudah melampaui kewenangan, yakni turut melaksanakan tugas menteri. Tugas Menko sudah tak lagi mengoordinir, melainkan mengambil alih tugas menteri. 

"Seperti yang terjadi pada Luhut Panjaitan, semua diurus sampai pekerja dari China aja dia yang ngurus. Nah ini kan udah enggak bener," tegasnya. 

Tumpang tindihnya kinerja Menko inilah yang kemudian membuat kerja seorang presiden jadi makin rumit. Karena presiden jadi sulit menghasilkan terobosan, dan ujungnya kebijakan yang diambil tak berjalan optimal.