RIAU24.COM -  Keluhan Presiden Joko Widodo tentang banyaknya jumlah bandara internasional di Indonesia dicurigai bakal jadi modus untuk melepas pengelolaan bandara ke pihak Asing. Kecurigaan itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.

Menurut Satyo, syarat sebuah bandara bisa disebut sebagai bandara internasional bukan karena fasilitas penerbangan seperti panjang landasan, terminal megah, pesawat besar dan canggih. Melainkan cukup tersedianya pelayanan custom, keimigrasian, dan karantina.

“Justru dengan status bandara internasional memudahkan dan akan terjadi efisiensi dalam lalu lintas orang dan barang. Karena tersedianya pelayanan pabean, imigrasi dan karantina. Sebab tidak ada keharusan negara membangun bandara megah dan luas yang akan membutuhkan biaya banyak untuk membangun dan maintenancenya," ujar Satyo Purwanto seperti dilansir RMOL, Jumat (7/8). Mantan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ProDEM ini pun curiga bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut terdapat tujuan tertentu. Yakni ingin melepaskan pengelolaan bandara kepada pihak swasta asing. "Kita jadi curiga jangan-jangan statemen Jokowi tersebut alibi untuk melepaskan pengelolaan bandara-bandara tersebut ke swasta asing," pungkas Satyo.

Sementara itu, dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang keheranan dengan hasil kerjanya sendiri. "Terlihat benar Presiden hanya ingin kabar baik. Tentu disayangkan, karena semakin sering menyudutkan (pihak lain) selain diri Presiden sendiri," ujar Dedi Kurnia Syah

Hal itu, lanjut Dedi, karena Presiden mencari sesuatu untuk disalahkan atas pertumbuhan ekonomi penerbangan di kuartal II 2020 yang anjlok cukup dalam berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana sektor yang turun paling besar adalah angkutan udara dengan kontraksi sebesar 80,23 persen.