RIAU24.COM - Ekonom senior, Faisal Basri dengan tegas menolak Rancangan Undang-udang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti dilihat di akun Twitternya, dia mengatakan jika RUU tersebut justru merugikan masyarakat.

"Saya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena merugikan rakyat dan menggemukkan para oligark, dan mengancam sendi-sendi kedaulatan negara," kata dia di akun @FaisalBasri, Senin, 17 Agustus 2020.

Diketahui, ada beberapa isi omnibus law cipta kerja yang dianggap merugikan pekerja, yakni terkait upah minimum, memangkas pesangon, penghapusan izin atau cuti khusus, outsourcing semakin tidak jelas dan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu.

Netizen pun mengomentari kicuan yang disampaikan oleh Faisal tersebut. Ini komentar netizen.

"Menurut Fakultas Hukum UGM, RUU Cipta Kerja:
1. bermasalah dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi pengaturan
2. mengabaikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
3. kontradiktif
4. tidak inklusif dan partisipatif," komentar salah satu netizen.

"Gua sih ga tau persis isinya. 
Baik atau buruknya tentu gua belajar dari para ahli nya.
Hanya saja, kalo untuk menggoal- kan nya pake cara-cara mafia, gua jadi curiga!" tulis netizen.

"Kata Presiden mh utk meningkatkan atw mempercepat pertumbuhn ekonomi ... Entah itu Presiden dapet hembusan darimana ..," kicau netizen.

"Setuju banget Pak. Tanpa omnibus law saja para pemberi kerja sudah semena2, padahal mereka adalah "customer" para pekerja," kata seorang netizen.