RIAU24.COM -  Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan tidak perlu lagi meragukan rasa Nasionalisme Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya Sumbar dari dulu sudah pasti Pancasila dan tidak mungkin tidak pancasilais. 

Hal ini disampaikannya terkait polemik pernyataan ketua DPR RI Puan Maharani yang terkesan meragukan Sumbar dalam menerapkan Pancasila. 

"Saya tegaskan Sumbar pastilah Pancasilais tidak akan mungkin keluar dari Pancasilais. Dari dalil banyak sekali UU nomor 17 tahun 2011 jadi untuk peraturan perundangan itu harus dijadikan sumbernya adalah Pancasila. Undang-undang dasar 1945 pasal 67 kita kepala daerah wajib berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanaan undang-undang Dasar 1945 ini perintah," kata Irwan, dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne yang dikutip dari Viva. Selasa 8 September 2020.

Irwan menambahkan, semua produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik perda ataupun peraturan gubernur, semua itu harus diverifikasi dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dipastikan tidak ada yang menyimpang dalam membuat aturan di Sumatera Barat.

"Jadi tidak mungkin kita membuat aturan yang mungkin intoleran ini kemajemukan, ataupun macam-macam tidak mungkin. Karena dievaluasi dulu baru disahkan, baru kita pakai. Di luar dari yang menjadi rujukan Permendagri untuk membuat APBD, di suatu program-program kegiatan, bahkan di coret coret kalau tidak cocok itu oleh Mendagri. Kemudian baru kemudian kita sahkan untuk dipake," ujar Irwan

Irwan juga mengatakan, bahkan untuk urusan diskresi yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 itu wajib memperoleh persetujuan menteri. Jadi kepala daerah tidak mungkin mengambil kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila