RIAU24.COM -  Pemerintah hanya menghabiskan sekitar Rp 237 triliun (US $ 15,92 miliar) dari dana yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi selama wabah COVID-19, yang mewakili hanya 34,1 persen dari anggaran yang dialokasikan, enam bulan setelah krisis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah akan memperluas program bantuannya hingga Desember dan mendorong untuk mempercepat pengeluaran.

Pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk program stimulus, dengan fokus pada kesehatan, program jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. “Dari paruh pertama tahun ini hingga September, pencairan anggaran telah meningkat secara signifikan,” katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa pemerintah telah melihat peningkatan belanja stimulus sebesar 30,9 persen bulan ke bulan (mtm). Namun, dia tidak menjelaskan secara detail.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji rencana pemberian bantuan bagi tenaga honorer, imbuhnya, menjelaskan akan memperpanjang program bantuan tunai bagi pekerja hingga Maret tahun depan dan memperpanjang program bantuan tunai untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga Juni tahun depan untuk meningkatkan konsumsi domestik.

Pemerintah sedang berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi, yang menyusut 5,32 persen pada kuartal kedua tahun ini dan secara luas diperkirakan akan menyusut lebih lanjut pada kuartal ketiga.

Produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan berkontraksi 1,1 persen tahun ini di bawah proyeksi kasus terburuk. Penerapan kembali pembatasan sosial skala besar (PSBB) oleh pemerintah Jakarta pada hari Senin diperkirakan akan memberikan pukulan lebih lanjut bagi ekonomi, dengan para menteri mengatakan penilaian akan dilakukan pada implikasinya terhadap PDB.

Ibukota memberikan kontribusi tertinggi bagi perekonomian nasional di antara seluruh wilayah negara, dengan produk domestik regional Jakarta menyumbang 17,17 persen dari PDB negara pada kuartal kedua, data Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan. Ibu kota diikuti oleh Jawa Timur (14,6 persen) dan Jawa Barat (13,45 persen) yang sama-sama merupakan pusat penyebaran virus.