RIAU24.COM -  Pemerintah Kapuas Hulu di Kalimantan Barat telah mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari menanggapi banjir besar yang merusak setidaknya 980 rumah tempat tinggal di wilayah tersebut Minggu lalu.

Keadaan darurat diumumkan Senin lalu dan diperkirakan akan berakhir pada 27 September. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, pasokan air bersih dari PDAM belum pulih untuk warga Kapuas Hulu. Namun, tim tanggap cepat BNPB sedang memantau distribusi makanan pokok dan air bersih yang disediakan pemerintah kepada warga yang terkena dampak.

“Tim tanggap cepat melaporkan bahwa bantuan pangan baik dari Pemprov Kalbar maupun swasta akan segera dikirimkan ke warga terdampak,” kata Raditya dalam keterangan tertulisnya, Minggu. Dia juga melaporkan bahwa wilayah tersebut secara bertahap pulih dari bencana banjir minggu lalu dengan beberapa penduduk telah kembali ke kota.

BNPB mencatat ada 11 kabupaten yang terdampak parah akibat banjir, yaitu Putussibau Utara dan Selatan, Bika, Kalis, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, Selimabu, Suhaid, Semitau dan Silat Hilir. Banjir akibat curah hujan tinggi musiman di Kalimantan Barat mengakibatkan kenaikan permukaan air 100 sentimeter pekan lalu, menggenangi ratusan rumah.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan tetapi bencana tersebut telah memaksa penduduk untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat yang lebih tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan deras disertai petir dan angin kencang akan terjadi di wilayah itu pada Minggu dan Senin sehingga mengimbau warga untuk waspada terhadap kemungkinan banjir, tanah longsor, dan badai angin. BMKG juga memperingatkan beberapa provinsi lain termasuk Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Papua tentang kemungkinan hujan lebat dan badai petir pada Senin.