RIAU24.COM -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini telah menyatakan menolak wacana yang meminta Pilkada serentak tahun ini ditunda. Penolakan itu dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Belakangan, pernyataan Hasto tersebut mulai menuai respon. Salah satunya, datang dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. 

Ia menilai, argumen Hasto menolak Pilkada serentak ditunda, berkualitas rendah. Sebab, argumen Hasto  menunjukkan sikap lebih mengutamakan kekuasaan, bukan kepentingan rakyat.

Dilansir rmol, Senin 21 September 2020, Ubedillah Badrun menambahkan, pernyataan Hasto tersebut juga tidak menunjukkan argumen seorang negarawan.

"Dalam konteks Pilkada 2020, argumen Hasto itu masih argumen politisi bukan argumen negarawan. Argumen negarawan itu mengutamakan keselamatan rakyat banyak, sedangkan argumen politisi lebih terlihat mengutamakan sirkulasi kekuasaan," ungkapnya. 

Sebab, keselamatan rakyat harus diutamakan, terlebih pada saat pandemi virus Corona Covid-19 masihbterus mengancam.