RIAU24.COM -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah memperingatkan kemungkinan munculnya klaster COVID-19 baru dari aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja yang telah berlangsung di banyak wilayah di Tanah Air. “Saya khawatir akan ada lebih banyak pasien,” kata kepala satuan tugas IDI COVID-19 Zubairi Djoerban, Kamis, seperti dikutip antaranews.com.

Sejalan dengan itu, Aditya M Biomed, Ketua IDI Cabang Bandarlampung, mengatakan bahwa bahkan tanpa demonstrasi, jumlah penularan COVID-19 baru sudah sangat banyak. Ia mengatakan, IDI telah mencatat 130 dokter yang menjadi korban virus tersebut. “Belum lagi demonstrasi yang menghimpun ribuan orang,” katanya, menambahkan bahwa pengunjuk rasa, polisi dan militer kemungkinan besar mengabaikan protokol kesehatan selama protes.

Aditya menyoroti sulitnya melacak penularan virus akibat demonstrasi tersebut. Zubairi mengatakan, pemerintah seharusnya mengantisipasi situasi seperti itu untuk mencegah munculnya cluster penularan COVID-19 baru. Dia mengutip kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam, di tangan polisi di Amerika Serikat, yang memicu protes nasional selama pandemi COVID-19. Kematian Floyd pada 25 Mei menyebabkan protes antiracisme dan demonstrasi menentang kebrutalan polisi di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, dengan pengunjuk rasa menyerukan kesetaraan rasial dan reformasi polisi dan berkumpul terlepas dari pandemi. Zubairi menyampaikan keprihatinan bahwa situasi serupa terjadi di Indonesia karena disahkannya UU Cipta Kerja.

Dia juga prihatin dengan pemilihan serentak, yang menurutnya dapat menghasilkan cluster penularan COVID-19 baru jika tidak disiapkan dengan benar. “Pekerjaan rumah selanjutnya adalah pilkada. Mudah-mudahan apa yang terjadi di masa lalu membuat kita lebih pintar, ”kata Zubairi.

Dia mengimbau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang memicu protes. “Jika suatu kebijakan bisa memicu demonstrasi, sebaiknya ditunda,” ujarnya.

Pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang kontroversial pada hari Senin memicu gelombang protes di seluruh negeri. Di beberapa daerah, pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Banyak yang berpendapat bahwa undang-undang baru, yang diklaim oleh pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan untuk meningkatkan bisnis dan investasi, akan berdampak negatif pada lingkungan dan kondisi tenaga kerja di negara tersebut.

Zubairi mengimbau masyarakat untuk menghindari peristiwa keramaian untuk memutus rantai transmisi. Pada Rabu, Polda Metro Jaya melaporkan hasil rapid test reaktif dari 12 siswa SMK yang berniat mengikuti unjuk rasa melawan hukum, tempo.co melaporkan. Menurut polisi, mereka akan diisolasi di pusat isolasi Wisma Pademangan, Jakarta Pusat. Polda Medan mengatakan, mereka menemukan tiga kasus dari 177 pengunjuk rasa yang diuji.