RIAU24.COM - JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo dan simpatisannya seharusnya menerima dan terbuka adanya kritik atas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi adanya tudingan yang menganggap bahwa aksi penolakan UU Cipta Kerja ditunggangi oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tuduhan semacam ini tidak konstruktif, cenderung mencari pembelaan sekaligus menandai kegusaran, unjuk rasa dengan segala macam motifnya tetap saja dilindungi konstitusi," ujar Dedi Kurnia Syah melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/10).

"Dan tentu saja, tuduhan yang tidak berdasarkan bukti hanya akan dianggap manuver politis," imbuhnya.

Dedi pun berharap agar tidak ada pihak yang sengaja membiaskan substansi kritik atas pengesahan UU Cipta Kerja.

"Jangan sampai aksi tuduh menuduh ini membiaskan substansi kritik, dan membuahkan balasan dengan tuduhan siapa aktor dibalik pengesahan RUU Ciptaker yang bahkan hingga hari ini belum ada kejelasan naskah finalnya," kata Dedi.