RIAU24.COM -  Aksi unjuk yang rasa mewarnai sejumlah wilayah di Thailand pada Minggu (18/10) membuat situasi politik di negeri Gajah Putih itu terus memanas. Desakan agar pemerintah yang saat ini berkuasa agar mundur semakin kencang diteriakkan.

Menyikapi kondisi yang semakin panas tersebut, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mulai melakukan pendekatan agar protes tidak melebar menjadi kerusuhan. Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan pada hari Minggu bahwa perdana menteri mengakui hak warga untuk melakukan protes, tetapi mengatakan demonstrasi harus diadakan sesuai dengan hukum.

"Pemerintah bersedia mendengarkan masalah semua orang dan terus menyelesaikan masalah di semua bidang," kata Burapachaisri seperti dikutip RMOL dari Bangkok Post, Minggu (18/10).

Burapachaisri berbicara dengan nada yang lebih rendah dan ramah. Lebih bijak dibandingkan sebelumnya. Begitu juga dengan Prayut yang pada Sabtu (17/10) memperingatkan orang-orang untuk tidak menghadiri pertemuan dan melanggar hukum dengan nada yang terlihat marah.

Perdana menteri mendapat kecaman setelah polisi menggunakan taktik kekerasan di persimpangan Pathumwan pada hari Jumat dengan menembakkan meriam air ke pengunjuk rasa yang melakukan aksinya dengan damai.

Pembubaran dengan kekerasan tampaknya memicu protes di Bangkok dan provinsi lain. Sekitar 20 pemimpin aksi unjuk rasa ditangkap. Aksi pun kemudian berjalan tanpa pimpinan, membuat para pendemo semakin leluasa berbicara di depan massa.