17) Kalimantan Tengah Rp 2.890.093

18) Papua Rp 3.516.700

Namun masih ada 16 provinsi lainnya yang belum mengumumkan UMP 2021. Melalui SE tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan seluruh kepala daerah menetapkan UMP 2021 paling lambat 31 Oktober 2020. Ida menegaskan, keputusan tak menaikkan UMP 2021 didasari oleh kondisi perekonomian Tanah Air yang sangat terdampak pandemi COVID-19.

"Mungkin teman-teman juga sudah membaca, kami di situ, di surat edaran tersebut kami menyampaikan latarbelakang kenapa SE itu dikeluarkan, tidak lain dan tidak bukan karena dilatarbelakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19," jelas Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Ia mengaku, ketetapan itu dilakukan berdasarkan hasil forum diskusi tripartit yakni antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Nasional (Depennas).

"Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Depenas," ucapnya.