Lebih lanjut, Fahira menuturkan, RUU Minol yang tengah dibahas saat ini lebih mengatur soal produksi, distribusi, dan konsumsi. Ia pun mengaku bingung dengan sikap beberapa orang yang menolak RUU Minol.

Bahkan, Fahira mempertanyakan tanggung jawab sosial pihak-pihak yang menolak RUU minol.

"Mana tanggung jawab sosial Anda terhadap fakta bahwa mudahnya minol dibeli dan dikonsumsi siapa saja? Negara yang paling liberal sekali pun ada aturan khusus soal minol kok. Masa kita enggak punya," ujar Fahira.

Sebelumnya, penolakan terhadap RUU Minol dilayangkan oleh sejumlah fraksi di DPR. Salah satunya, Demokrat.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut RUU Minol overkriminalisasi.

Menurutnya, rancangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sistem peradilan pidana dengan pendekatan cost and benefit dari suatu peraturan yang akan dibentuk tidak pernah diposisikan secara tepat.