RIAU24.COM -  Setidaknya 20.000 pejuang asing dan tentara bayaran berada di Libya menyebabkan "krisis serius" karena senjata terus mengalir ke negara Afrika Utara yang dilanda perang itu, seorang pejabat PBB memperingatkan pada hari Rabu.

"Itu adalah pelanggaran yang mengejutkan terhadap kedaulatan Libya ... pelanggaran terang-terangan terhadap embargo senjata," kata utusan PBB untuk Libya Stephanie Williams dalam pertemuan online Forum Dialog Politik Libya.

Forum yang beranggotakan 75 orang itu mencoba membuat pihak yang bertikai di Libya menyetujui mekanisme yang akan membentuk pemerintahan transisi untuk memimpin negara melalui pemilihan presiden dan parlemen pada Desember 2021.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya PBB untuk mengakhiri kekacauan di Libya, produsen minyak utama, yang telah dicengkeram oleh kekerasan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 menggulingkan dan menewaskan pemimpin veteran Muammar Gaddafi.

Negara itu sejak 2015 didominasi oleh kelompok-kelompok bersenjata dan terbagi antara dua pemerintahan yang sangat ditentang: Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang ditengahi PBB dan pemerintahan saingan di timur yang didukung oleh komandan militer pemberontak Khalifa Haftar.

"Ini adalah kewajiban semua aktor untuk menghormati permintaan Libya bagi mereka untuk meninggalkan negara sehingga Libya dapat bersatu, sehingga gencatan senjata benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga pasukan militer dapat mundur," kata Williams kemudian kepada Al Jazeera.