Tapi, Morgan mengatakan bahwa "kekerasan antar komunal" bukanlah hal baru di Darfur, bahkan ketika misi penjaga perdamaian UNAMID masih aktif dan memiliki mandat untuk melindungi warga sipil.

Wilayah Darfur yang luas adalah tempat konflik pahit yang meletus pada tahun 2003, menyebabkan sekitar 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang mengungsi, menurut PBB.

Pada saat itu, pertempuran meletus ketika pemberontak etnis minoritas bangkit melawan pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum, yang menanggapi dengan merekrut dan mempersenjatai milisi terkenal yang didominasi Arab yang dikenal sebagai Janjaweed.

Konflik utama telah mereda selama bertahun-tahun, tetapi bentrokan etnis dan suku masih berkobar secara berkala, sebagian besar mengadu domba penggembala Arab nomaden melawan petani menetap dari kelompok etnis non-Arab.

Kekerasan seringkali berpusat pada tanah dan akses ke air. Sudan sedang mengalami transisi politik yang kacau setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019 setelah protes massa menentang pemerintahannya. Pemerintah transisi, pengaturan pembagian kekuasaan yang terdiri dari para jenderal dan tokoh sipil, telah mendorong untuk membangun perdamaian dengan kelompok pemberontak di zona konflik utama Sudan, termasuk Darfur.

Tetapi dua kelompok pemberontak menolak untuk bergabung dalam kesepakatan damai baru-baru ini, termasuk faksi Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) yang dipimpin oleh Abdelwahid Nour, yang diyakini mempertahankan dukungan yang cukup besar di Darfur. UNAMID secara resmi mengakhiri operasinya pada 31 Desember tahun lalu. Ia merencanakan penarikan bertahap 8.000 personel bersenjata dan sipilnya dalam waktu enam bulan.