“Kami berharap IAEA akan mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan menyebutkan rincian yang tidak perlu dalam laporannya,” kata organisasi itu.

Sebagai bagian dari perjanjian 2015, yang juga ditandatangani oleh Amerika Serikat, China, dan Rusia, Iran menyetujui larangan 15 tahun untuk memproduksi atau memperoleh logam uranium, antara lain. Ia menerima keringanan sanksi sebagai imbalan.

Tetapi satu tahun setelah Presiden AS Donald Trump yang keluar secara sepihak meninggalkan kesepakatan itu pada Mei 2018 dan menjatuhkan sanksi keras, Iran secara bertahap mengurangi komitmennya berdasarkan kesepakatan itu.

Pada November tahun lalu, ilmuwan nuklir dan militer Iran Mohsen Fakhrizadeh dibunuh, meningkatkan ketegangan dan mendorong parlemen Iran untuk mengesahkan undang-undang yang menyerukan pengunduran lebih lanjut komitmen di bawah kesepakatan sampai sanksi dicabut.

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang telah berjanji untuk merevitalisasi kesepakatan nuklir yang ia bantu capai di bawah mantan presiden Barack Obama, memiliki waktu hingga 21 Februari untuk kembali ke kesepakatan sebelum Iran lebih lanjut meningkatkan aktivitas nuklir dan meminta inspektur IAEA untuk meninggalkan negara itu.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Eves Le Drian mengatakan Iran sedang membangun kapasitas senjata nuklirnya dan Teheran dan Washington harus segera kembali ke kesepakatan nuklir.