RIAU24.COM -  Partai Demokrat menegaskan bahwa kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukanlah sekadar persoalan internal partai. Sebaliknya, gerakan tersebut cukup serius mengingat melibatkan pihak eksternal, seperti halnya dugaan campur tangan Kepala KSP Moeldoko.
 

Demikian ditegaskan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dalam siaran pers melalui video, Jumat 5 Februari 2021 tadi malam. 

Dikatakan, fakta menunjukkan bahwa yang dilakukan Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung gerakan tersenut, melainkan secara aktif akan mengambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah di bawah komando AHY.

"Jadi sangat jelas bahwa GPK Demokrat bukan hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata," ujarnya seperti dilansir rmol. 

Tak hanya itu, Teuku Riefky pun meyinggung kejadian yang yang hampir sama, pernah dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1996 silam. Bahkan, upaya 'kudeta' yang dilakukan pihak eksternal itu langsung dirasakan Megawati, yang kini adalah Ketua Umum PDIP. 

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," tuturnya.

Dikatakannya, KLB tersebut bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi. Namun ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal. Yang dimaksudnya adalah elemen pemerintah pada era orde baru. ***