RIAU24.COM -  JAKARTA - Guru honorer SDN 169 Sadar, Hervina (34) diberhentikan gara-gara mem-posting gajinya Rp 700 ribu di media sosial (medsos). Pemecatan ini menimbulkan kemarahan publik karena menganggap pemecatan itu tidak manusiawi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) termasuk yang mengecam pemecatan Hervina, guru Honorer di Bone, Sulawesi Selatan itu. “Kasus ini menunjukkan bahwa guru honorer sangat lemah dalam perlindungan profesinya,” ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis diterima, Minggu (14/2/2021).

Heru juga menyayangkan tindakan Kepala Sekolah yang main pecat melalui WhatsApp (WA). Selain itu, Heru mengkritik langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone karena membela kebijakan kepala sekolah dengan dalih ada PNS baru yang ditugaskan di sekolah tersebut.

“Dalih itu makin menunjukkan bahwa guru honor sangat rentan dipecat sewaktu-waktu oleh pihak sekolah dan yayasan,” tegas Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Hervina (34) seorang guru honorer yang sudah 16 tahun mengajar di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipecat oleh kepala sekolah hanya karena posting gajinya Rp 700 ribu di media sosial (medsos) adalah salah satu contohnya. 

Secara terpisah, Kepala Desa Sadar, Andi Sudi Alam juga mempertanyakan soal pemberhentian Hervina sebagai guru honorer. Menurut Andi, keberadaan guru honorer ini sangat dibutuhkan di desanya. 

"Hervina ini asli putra daerah di sini. Saya kenal dia, orangnya baik dan peduli kepada warga. Sering bantu-bantu juga jika ada kegiatan di pemerintahan desa," ungkap Andi Sudi Alam, saat diwawancara detikcom di kediamannya, Minggu (14/2/2021) seperti dilansir Detik.com. 

Andi mengungkap desanya sangat kekurangan tenaga pengajar. Dari 2 sekolah dasar (SD), hanya ada 4 guru PNS. 

"Perlu ada penambahan tenaga pengajar di Desa Sadar. Sekarang baru ada penambahan 2 orang di 2 Sekolah. Sebelumnya, yang PNS selaku guru juga ikut merangkap menjadi kepala sekolah. Kalau saya perhatikan selama ini, yang honor kan memang asalnya dari sini, itu aktif. Kalau yang PNS ya kadang masuk," ungkap Andi Sudi. 

Andi menyarankan agar status Hervina dan guru honorer di Desa Sadar menjadi PNS. Andi menekankan pentingnya mempertimbangkan dari aspek kearifan lokal serta fakta yang ada di lapangan. 

"Mohon kiranya jika bisa, pemerintah PNS kan saja itu guru honorer di desa ini. Karena kami warga di sini kadang kecewa, setiap kali ada PNS dari luar yang terangkat dan ditempatkan masuk di sini. Awalnya aktif mengajar, tidak lama, paling 2 atau 3 bulan saja kemudian minta pindah, padahal kan aturannya harus siap ditempatkan dimana saja, kapan mau maju anak sekolah kalau begini," ungkap Andi Sudi.***