"Burqa berdampak langsung pada keamanan nasional," kata Weerasekara dalam sebuah upacara di sebuah kuil Buddha pada hari Sabtu. “Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya. "

Pengumuman Weerasekera datang beberapa minggu menjelang peringatan kedua serangan Paskah 2019 di tiga gereja dan tiga hotel mewah di negara itu yang menewaskan sedikitnya 269 orang. Dua kelompok Muslim lokal yang telah berjanji setia kepada kelompok ISIL (ISIS) disalahkan atas serangan tersebut.

“Mengenakan burqa harus dianggap sebagai hak seorang perempuan untuk memilih,” tambah Ahamed.

“Mereka secara paksa mengkremasi lebih dari 350 Muslim [kematian COVID-19] yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka dan sekarang mereka ingin melarang madrasah dan burqa. Akankah pengawasan yang sama ada pada pendidikan Kristen dan Buddha yang melayani tujuan yang sama seperti madarasas untuk mendidik para teolog. "

Pada Maret tahun lalu, pemerintah memberlakukan peraturan yang menyebutkan jenazah korban COVID-19 hanya bisa dikremasi. Aturan tersebut melarang penguburan, dengan mengatakan virus dapat menyebar dengan mencemari air tanah.

Larangan ini dicabut bulan lalu setelah kritik dari kelompok hak asasi internasional di seluruh dunia dan protes selama berbulan-bulan terutama oleh kelompok Muslim.