RIAU24.COM -  Meski sudah dinyatakan ditolak oleh pemerintah, namun Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, masih mengaku dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

Dalam pengamantan pemerhati politik M Rizal Fadillah, Presiden Jokowi bisa saja nantinya bakal mengabaikan Moeldoko. Menurutnya, bisa saja antara Jokowi dan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, punya 'deal' tertentu, seperti untuk kepentingan Pilkada atau Pilpres. Dalam hal ini, sosok Walikota Solo Gibran Rakabuming disebutnya bisa menjadi salah satu penyebabnya. 

"Tidak tertutup kemungkinan AHY atau SBY memiliki "deal" tertentu dengan Jokowi apakah soal pilpres atau pilkada ke depan, atau kebijakan perundang-undangan tertentu yang telah masuk prolegnas," lontarnya, Rabu 7 April 2021.

"Moeldoko bisa diabaikan untuk kepentingan Jokowi yang lebih besar. Termasuk kepentingan nasib masa depan Gibran (Gibran Rakabumingraka, anak Jokowi)," tambahnya, seperti dilansir rmol. 

Namun demikian, Rizal Fadillah menyebutkan, deal Jokowi dengan SBY-AHY dalam konteks Kemenkumham menolak KLB Moeldoko, belum tentu memunculkan pasangan AHY-Gibran. 

Hal itu disebabkan Gibran diplot bakal menjadi Gubernur DKI, sementara AHY lebih bermain di tataran capres-cawapres, atau menteri sebagai target antara.

"Kemungkinan terkuat adalah Partai Demokrat siap mendukung Gibran untuk Cagub DKI dengan pasangan siapapun," ujarnya lagi. 

Masih Mengaku 
Sebelumnya, Moeldoko mengaku dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Padahal, pemerintah lewat Kemenkumham resmi menolak pengesahan KLB kubu Moeldoko. 

Hal itu dilontarkannya saat menyampaikan rasa dukanya atas bencana alam yang melanda wilayah NTT dan NTB. 

"Saya, Dr Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh tanah air menyampaikan dukacita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam," kata Moeldoko dalam keterangan jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Selasa (6/4).

Sontak saja, hal itu mengundang reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dilontarkan aktivis 98, Irwansyah,

Menurutnya, sikap Moeldoko tersebut menunjukkan itikad yang tidak murni. Sebab, ada unsur politis yang dibawa Moeldoko saat menyikapi bencana yang membuat sebagian masyarakat mengalami kesusahan tersebut.

Menurutnya, manuver politik Moeldoko itu adalah bentuk perlawanan. Dan secara langsung tidak tunduk terhadap langkah atau pernyataan Pemerintah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ini wujud pembangkangan pejabat Pemerintah yang mencoba berontak terhadap keputusan penetapan dari Pemerintahnya sendiri," tambahnya. 

Irwansyah juga menyayangkan langkah KSP Moeldoko yang notabene anak buah Presiden Jokowi, kembali menunjukkan arogansi politiknya. Seharusnya, Moeldoko bisa bekerja dengan cara legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Irwansyah meminta Jokowi sebagai atas langsung dari Moeldoko menanyakan langsung kepada asal muasal dan akuntabilitas dana, jika ada sumbangan yang disalurkan untuk korban bencana alam. Hal ini penting agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. ***