RIAU24.COM - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi untuk konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah melarang aktivitas mudik, namun di sisi lain tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan ini dinilai membingungkan.

Dia menyebutkan, penanganan COVID-19 perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan virus. "Kalau konsisten itu kita sudah bisa mengetahui sesuatu yang dia dilihat berdiri secara konstan, kita liat itu barang tidak berubah, ini kan virus tidak ada orang yang bisa tau perubahan itu terjadi dalam setiap saat, perubahan itu terjadi dengan dinamika pergeseran manusia," kata Ngabalin dilansir dari Detik.com, Jumat, 9 April 2021.

"Jadi kebijakan pun harus mengikuti perubahan yang terjadi, coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa? nah situasi itu tidak boleh dinilai bahwa pemerintah tidak konsisten, tidak boleh," jelas Ngabalin.

Dia kemudian menambahkan ada perbedaan dalam pengendalian warga saat mudik dan tempat wisata. Menurutnya kondisi mudik lebaran tidak dapat dikontrol, sedangkan tempat wisata dapat dikontrol dengan protokol ketat.

"Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol, kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat," ujarnya.

Kemudian, dia mengatakan pemerintah membolehkan solat di masjid juga karena protokol yang dapat dijalankan dan diawasi. Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian penuh karena masalah pandemi belum selesai.

"Kalau pemerintah melarang orang mudik, tapi kemudian solat itu bisa dibuka, karena di masjid itu protokol kesehatannya bisa dijalankan, protokol kesehatan itu nyata, bisa diawasi. Orang yang solatnya itu, luruskan dan rapatkan shafnya itukan hadis nabi, tapi itu saja karena protokol kesehatan bisa jarak satu meter-satu meter setengah jaraknya," jelas Ngabalin.

"Artinya apa, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh ini karena kita belum selesai dengan masalah pandemi, jadi persoalan yang dihadapi adalah jangan lagi ada klaster baru. Boleh jadi ada orang yang sehat lahir batin di Jakarta berlibur pulang ke kampung kemudian dia membawa virus, membawa penyakit, tinggalin untuk orang-orang di kampung. Apa yang keliru dari kebijakan pemerintah begini?," lanjut Ngabalin.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah tidak main-main dengan kebijakan yang diberlakukan. Menurutnya, pemerintah serius dalam menangani COVID-19.

"Bahwa kalau itu disampaikan DPR meminta pemerintah harus serius dan konsentrasi, ya sampai hari ini tidak main-main dengan seluruh kebijakan yang disiapkan presiden dan pemerintah, itu artinya bahwa, sangat amat serius. dan apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintahan hari ini ingin mengeluarkan masyarakat dan kembali normal," tandasnya.