RIAU24.COM -  JAKARTA -  Komnas HAM dan media massa, termasuk media massa berbasis internet atau media siber, memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai sumber kebenaran yang lain, yang melengkapi kebenaran yang dimiliki penguasa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik dalam pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Banten, Ketua Komnas HAM, di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Tangerang, Jumat sore (7/5). 

Pengda JMSI Banten dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Juga hadir dalam pelantikan itu Bendahara JMSI Ahmad Zaki Mubarok, General Manager Marketing UMN, Arief Setiyadi Hermawa, dan Kasubdit Pelayanan Masyarakat Polda Banten, AKBP Meriyadi, yang mewakili Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto.

Komnas HAM memandang profesi wartawan sebagai pembela HAM atau human rights defender. Sudah menjadi kesepakatan bersama antara Komnas HAM dan Dewan Pers untuk melindungi media dan wartawan.

“Tugas media adalah untuk menginformasikan dan memberitakan kepada publik. Tetapi ada tugas lain, yakni untuk memberikan kritisisme terhadap kekuasaan. Check and balance terhadap kekuasaan. Itu tugas mulia. Banyak orang tidak mampu. Kritisisme dibutuhkan dalam demokrasi,” ujar Ahmad Taufan Damanik yang sebelumnya adalah dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU).

Dia menceritakan pesan yang disampaikan salah seorang pendiri Komnas HAM, Hassan Wirajuda, pada ulang tahun ke-25 Komnas HAM sekitar dua tahun lalu.