Selain meminta dunia melakukan embagro senjata, PBB juga meminta militer Myanmar menghormati hasil Pemilu November dan membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

Namun Kementerian luar negeri Myanmar versi junta menolak resolusi PBB tersebut.

Ia menyebut resolusi itu hanya berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah.

Sanggahan itu dikirimkan melalui surat keberatan kepada Sekjen dan presiden Majelis Umum PBB.