RIAU24.COM - Meski terdapat pandemi Covid-19 di Indonesia, harta kekayaan dari 70 persen lebih penyelenggara negara justru bertambah.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai hal itu aneh bahkan telah melanggar etika pelayan publik karena pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita.

Dilansir dari Rmol.id, dia mengatakan jika, catatan KPK tentang jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan merupakan sinyal penting atau tanda-tanda bermakna.

Dia menambahkan, jika kekayaan pejabat negara itu bertambah karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, maka tersebut adalah wajar.

"Tetapi, mungkin kita juga patut bertanya bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini di tengah pandemi Covid-19? Bisnis vaksin kah? PCR test? Test Antigen? Alat kesehatan kah? Atau batubara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus? kata dia, Selasa, 14 September 2021.

Masih kata Ubedilah, yang jelas para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. "Bahagia di atas derita rakyat banyak," kata dia lagi.

Secara politik, hal itu merupakan fenomena yang bisa dibaca sebagai persoalan etika politik. Mestinya, pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha. Inilah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik," pungkas Ubedilah.