Ketika Taliban mengambil alih Pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, mereka berjanji akan mengakui hak-hak perempuan untuk bersekolah dan bekerja. Di sisi lain, mereka juga berjanji tidak akan melarang perempuan untuk terlibat di pemerintahan. Realitanya, hal itu belum terpenuhi.

Pemerintahan baru Afghanistan, misalnya, tidak memiliki satu pun pejabat perempuan. Di kampus, mahasiswa perempuan hanya diperbolehkan kuliah selama pengajar mereka adalah perempuan. Selain itu, tempat duduk mereka di kelas harus terpisah dengan tempat duduk laki-laki, bahkan harus dibatasi dengan tirai.

Salah satu pejabat senior Taliban, Waheedullah Hashimi, mengatakan kebijakan-kebijakan tidak pro-perempuan tersebut dikarenakan pihaknya ingin mengimplementasikan Syariat Islam secara penuh.

Menurutnya, perempuan memang tidak seharusnya bekerja bersama pria ataupun bekerja di sektor manapun yang mereka mau.

Hashimi berkata, ke depannya perempuan-perempuan Afghanistan hanya akan diperbolehkan bekerja untuk sektor tertentu saja. Sejauh ini, sektor yang diperbolehkan oleh Taliban adalah pendidikan dan kesehatan.