Proyek Kereta Cepat Menggunakan APBN Dianggap Beban oleh MPR
Ia juga mencatat perbedaan yang kontras antara janji awal Presiden untuk tidak menggunakan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat dan secara eksklusif menggunakan skema business-to-business melalui BUMN.
Wakil Ketua MPR percaya pemerintah harus fokus pada program-program kritis dan penting yang dapat langsung dirasakan oleh mayoritas penduduk Indonesia, terutama di tengah-tengah berlangsung Covid-19 pandemi.
“APBN harus fokus pada penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program penting lainnya,” kata Hasan.
Baca juga: Presiden Prabowo Minta Perjalanan Dinas Hemat, Anggaran Bakal Jadi Jaminan Perumahan Rakyat