RIAU24.COM -  Pandangan publik terkait fungsi parlemen belakangan sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman.

Alasannya karena setiap kebijakan pemerintah yang diundangkan langsung disetujui tanpa dikritisi dikutip dari rmol.id, Kamis 13 Januari 2022.

"Saya setuju memang ada kesan DPR sekarang ini ada rubber stamp, pemberi stampel kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi, DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritis untuk menyampaikan kebijakan alternatif yang disampaikan oleh pemerintah," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo sebaiknya menghargai kerja-kerja dan fungsi parlemen sebagai lembaga yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan.

Meskipun, Jokowi kini didukung oleh banyak parpol dalam koalisinya.

"Walaupun beliau didukung oleh 8 parpol, tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menyampaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya benar-benar dengan baik," ujarnya.

Ditanya soal pembubaran, Benny juga tidak setuju dengan usulan tersebut.

Alasannya hanya cukup dengan mengembalikan fungsi parlemen agar tidak jadi tukang stempel kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif.