RIAU24.COM -  Ketua DPP Ummat Bidang Hukum dan Advokasi, Juju Purwantoro menduga ada yang tak beres dengan gerak-gerik PAN dengan PKB akhir-akhir ini.

Dugaanya itu diperkuat ketika kedua partai kompak menginginkan menunda Pemilu 2024 dikutip dari rmol.id, Sabtu, 26 Februari 2022.

"Ada agenda terselubung," ujarnya singkat.

Agenda yang dimaksudkannya yakni kedua partai berupaya keras melanggengkan kekuasaan Presiden RI saat ini.

Tak hanya itu, sikap PKB dan PAN dinilainya seperti ingin menunjukkan kepada publik bahwa kekuasan Presiden Jokowi harus dilanggengkan.

Padahal, konstitusi secara tegas melarang hal tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Partai Ummat tetap konsisten bahwa agenda pemilu berikutnya adalah tahun 2024. Walaupun ada parpol Senayan yang berusaha memundurkan," ujarnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sama-sama menginginkan Pemilu 2024 ditunda.