RIAU24.COM - Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Sudan, sehari setelah sembilan orang tewas dalam demonstrasi menentang para jenderal yang berkuasa di negara itu. Amerika Serikat dan komunitas internasional lainnya mengutuk kekerasan di negara Afrika Timur ini, yang telah diguncang oleh protes hampir mingguan sejak kudeta 25 Oktober yang mengubah transisi rapuhnya menuju demokrasi.

Otoritas militer Sudan telah menghadapi protes dengan tindakan keras mematikan, yang sejauh ini telah menewaskan 113 orang, termasuk 18 anak-anak.

Di dan dekat Khartoum pada hari Jumat, pawai pemakaman besar-besaran berlangsung untuk beberapa dari mereka yang terbunuh sehari sebelumnya, sementara yang lain berkumpul setelah sholat subuh di masjid-masjid di ibu kota negara itu. Online, foto-foto orang mati yang diposting, dalam beberapa kasus dalam upaya untuk mengidentifikasi mereka.

Komite Dokter Sudan, sebuah kelompok medis yang memantau korban dari demonstrasi, mengatakan pasukan keamanan menembak dan membunuh sembilan orang, termasuk seorang anak, di atau dekat Khartoum selama demonstrasi pada hari Kamis. Demonstrasi bertepatan dengan gangguan internet yang meluas. Pemantau internet dan aktivis mengatakan pemerintah telah melumpuhkan komunikasi untuk mencegah pertemuan dan memperlambat penyebaran berita pada hari-hari ketika jumlah protes besar diperkirakan akan terjadi.

Kelompok pro-demokrasi terkemuka Sudan - Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan dan Komite Perlawanan - telah menyerukan protes nasional terhadap kudeta. Pengambilalihan itu mengubah transisi singkat negara itu ke demokrasi setelah penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.

Sejak kudeta, misi politik PBB di Sudan, Uni Afrika, dan kelompok Otoritas Pembangunan Antarpemerintah regional Afrika Timur yang beranggotakan delapan negara telah berusaha untuk menengahi jalan keluar dari kebuntuan politik. Pembicaraan sejauh ini belum membuahkan hasil.

Dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Jumat, ketiga badan tersebut menyatakan “kekecewaan atas penggunaan kekuatan yang berlebihan secara terus-menerus oleh pasukan keamanan dan kurangnya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut, meskipun komitmen berulang kali oleh pihak berwenang”.

Dallia Mohamed, mantan jurnalis di Khartoum, mengatakan sudah delapan bulan "protes langsung" dan orang-orang dalam rapat umum hari Kamis "lebih tangguh". “Mereka lebih bersikeras dengan seruan mereka dan apa yang mereka inginkan … yang merupakan aturan sipil dan bagi tentara untuk kembali ke barak,” kata Mohamed seperti dilansir dari Al Jazeera.

Tuntutan para pengunjuk rasa “sangat jelas”, katanya, seraya menambahkan bahwa mereka “tidak pernah goyah dari tuntutan mereka”.

“Mereka menginginkan pemerintahan sipil.”

Protes hari Kamis juga jatuh pada peringatan ketiga rapat umum 2019 yang memaksa para jenderal untuk memasuki negosiasi dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan yang diharapkan untuk memerintah Sudan selama masa transisi, sampai pemilihan umum diadakan. Kudeta Oktober lalu menggagalkan pengaturan ini.

Sudan" src="https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-01T154608Z_606947846_RC2U2V99N1MF_RTRMADP_3_SUDAN-POLITICS.jpg?w=770&resize=770%2C514" />

Pemerintah Barat telah berulang kali meminta para jenderal untuk mengizinkan protes damai, tetapi juga membuat marah gerakan protes karena terkadang terlibat dengan para jenderal terkemuka. Para pemimpin pro-demokrasi menyerukan para jenderal untuk segera meninggalkan kekuasaan. "Kami sedih atas hilangnya nyawa yang tragis dalam protes kemarin," kata Kedutaan Besar AS di Sudan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat. “Kami mendesak semua pihak untuk melanjutkan negosiasi dan menyerukan suara damai untuk mengatasi mereka yang mengadvokasi atau melakukan kekerasan.”

Polisi mengatakan pada hari Jumat bahwa penyelidikan diluncurkan setelah sebuah video beredar secara online, tampaknya menunjukkan pasukan keamanan mendorong dan menendang seorang pengunjuk rasa yang terluka parah di jalan sehari sebelumnya. Menurut kelompok pro-demokrasi, pengunjuk rasa kemudian meninggal. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs web kantor berita yang dikelola negara, polisi mengatakan video itu menunjukkan personel keamanan melanggar perintah untuk tidak mendekati demonstrasi dengan senjata api. Dikatakan bahwa mereka yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.

Kementerian dalam negeri negara itu, yang mengawasi polisi, terus-menerus membantah penggunaan tembakan langsung terhadap pengunjuk rasa, meskipun ada bukti dari aktivis dan kelompok pro-demokrasi yang sebaliknya.