RIAU24.COM - Muncul wacana dari beberapa anggota DPRD di Fraksi PKB untuk melakukan hak interpelasi kepada Gubernur, namun rencana ini tidak sejalan dengan fraksi lain, termasuk fraksi PDI Perjuangan yang tidak tertarik  melakukan hak interpelasi.

Sebagaimana diketahui PKB menganggap perlu melakukan hal interpelasi karena kebijakan Gubernur yang melakukan mutasi sejumlah jabatan di Sekretariat DPRD tanpa melakukan koordinasi dengan DPRD Riau.

"Fraksi PDI Perjuangan merasa tidak perlu sampai ke tingkat interpelasi terkait mutasi atau demosi, karena itu kewenangan gubernur dengan pertimbangan yang dikaji dan kita juga mencari jalan diskusi dan musyawarah dengan pak gubernur terkait kebijakan. Dan selama ini komunikasi dengan Gubernur terbuka dan lancar,"ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ma'mun Solihin kepada Riau24.com. Selasa (12/7/2022).

Maka dari itu lanjutnya, PDI-P merasa lebih nyaman melakukan diskusi baik itu persoalan kebijakan dan politik ketimbang interpelasi.

Pernyataan Makmun juga untuk meluruskan penyataan dari anggota Fraksi PDIP Iwandi yang memojokkan mutasi yang dilakukan gubernur pada saat yang tidak tepat.

"Kesimpulannya kita mendukung pemerintah menempatkan orang-orang yang sudah ditunjuk, berani melangkah melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat di Sekretariat DPRD,"terangnya.

Sebenarnya menurut Ma'mun semua kegaduhan yang terjadi ini bisa dikomunikasikan dengan baik dengan suasana dingin, sehingga tidak sampai terjadi komunikasi yang tidak baik, yang merugikan dua lembaga tersebut.

"Artinya jangan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik,"pungkasnya.

Ma'mun juga berharap figur yang ditempatkan saat ini bisa menjembatani kepentingan Dewan dan Pemerintah Provinsi Riau.

"Jangan sampai melampau kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Gubernur,"cetusnya.

Lebih jauh Makmun juga enggan menanggapi keinginan Fraksi PKB yang melakukan Interpelasi, dia beralasan setiap fraksi punya hak dan langkahnya masing-masing.