RIAU24.COM - Selain Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memprioritaskan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di APBD Murni 2024.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengatakan, pembangunan USB sangat diperlukan terutama ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, setiap PPDB, banyak peserta didik tidak mendapat tempat, bahkan ada yang harus putus sekolah. 

Ade menyebut, untuk tahun depan memang ada dianggarkan pembangunan USB. Di Pekanbaru, ada tiga USB. Ada yang direncanakan dibangun di Kecamatan Bukit Raya, Binawidya dan  Payung Sekaki.  

"Alhamdulillah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah menggambarkan ada penambahan tiga unit sekolah baru untuk Kota Pekanbaru. Sebenarnya tidak cukup tiga sekolah baru itu tapi paling tidak mampu meminimalisir persoalan PPDB," kata Ade Hartati, Selasa (18/10/2022). 

Menurut Ade, akses pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau, terutama ketersediaan sekolah di wilayah pada penduduk seperti Pekanbaru. Lanjut dia, di Pekanbaru rasio jumlah siswa yang lulus dengan jumlah sekolah yang signifikan. 

"Di Pekanbaru sangat jomplang, lebih besar rasio siswa dibanding jumlah sekolah. Sehingga tiap PPDB menimbulkan persoalan.  Maknanya sejak dua tahun lalu kita sudah mendorong ini agar Pemprov Rau membangun sekolah baru di Pekanbaru," kata Ade.

Meski pun belum mengatasi masalah seutuhnya, namun bisa mengurangi angka anak putus sekolah. Solusi lainnya, Pemprov Riau harus berhitung dalam menganggarkan Bosda terutama untuk siswa tidak mampu di sekolah swasta. Dana BOSDA kata dia, salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah dan angka lama anak sekolah. 

"BOSDA selama ini untuk sekolah negeri sudah full Rp1,6 juta sedangkan untuk sekolah swasta kan kita baru mampu menyiapkan Rp450 ribu," kata Ade. 

Sebagi informasi, saat ini daya tampung untuk calon peserta didik SLTA negeri di Pekanbaru hanya sekitar 7 ribu. Sedangkan jumlah lulusan SMP/sederajat mencapai 20 ribu lebih. Dengan demikian, ada sekitar 13 ribu calon siswa SLTA yang tidak tertampung.