Menurut undang-undang Korea Selatan, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk memaksa pekerja transportasi kembali bekerja selama gangguan serius. Kegagalan untuk mematuhi dapat dihukum hingga tiga tahun penjara, atau denda hingga 30 juta won ($22.550).

Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan bahwa perintah semacam itu dikeluarkan jika pemerintah memilih untuk melakukannya. Menteri Transportasi Won Hee-ryong mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa kementerian telah memulai pekerjaan dasar untuk mengeluarkan perintah tersebut.

Pemogokan terjadi setelah Korea Selatan mengalami penurunan ekspor Oktober terbesar dalam 26 bulan karena defisit perdagangannya bertahan selama tujuh bulan, menggarisbawahi perlambatan ekonomi yang didorong oleh ekspor.

Di tengah kesuraman ekonomi, peringkat persetujuan Yoon sebagian besar tetap datar untuk minggu kelima sebesar 30 persen, menurut Gallup Korea pada hari Jumat, meskipun fokusnya pada urusan ekonomi mendapat tanggapan positif.

zxc2

Ketua Persatuan Solidaritas Pengemudi Truk Kargo (CTSU), Lee Bong-ju, mengatakan para pengemudi truk tidak punya pilihan selain mogok setelah pemerintah menghentikan negosiasi.