Dengan demikian, diperlukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dari BPKP untuk melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan dan aksi bersama BUMN sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Transformasi BUMN telah membuahkan hasil positif bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan membuat daftar hitam bagi pejabat BUMN yang bermasalah untuk bekerja sama dengan BPKP. Pengembangan kepemimpinan harus dibangun secara simultan, dan tidak sekedar membangun sistem.

Selain Eric, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengatakan, kontribusi pengawasan dari BPKP sangat baik.

Dia mengatakan pemerintah memuji BPKP atas hasil pengawasannya pada kuartal kedua 2022, dengan Rp 66,6 triliun disuntikkan ke keuangan publik, termasuk penyelamatan keuangan publik, penyelamatan keuangan publik, dan perampingan pendapatan.

Ia pun mengimbau auditor BPKP untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di tengah gejolak dunia saat ini.