RIAU24.COM - Perihal reshuffle atau kocok ulang kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata diinginkan oleh mayoritas publik Indonesia walaupun masa jabatan Jokowi kurang dari dua tahun lagi.

Hal ini dapat dilihat dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia.

 “Selain temuan kepuasan terhadap kinerja menteri, survei ini juga menemukan persetujuan publik terhadap reshuffle kabinet,” ujar Hanta Yuda AR selaku Direktur Eksekutif Poltracking dalam survei yang bertema ‘Proyeksi Ekonomi Politik Nasional: Catatan Akhir Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 2022’ secara daring, Kamis (8/12/2022) dikutip sindonews.com.

Dalam hasil tersebut sebanyak 42,8% publik setuju terhadap perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sedangkan 25,5% menyatakan tidak setuju. Sisanya sebanyak 31,7% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Sebelum memaparkan hasil tersebut, Hanta terlebih dahulu melaporkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi, disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir di posisi kedua, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (61,4%), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (59,4%), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (57,7%), dan Panglima TNI Andika Perkasa (56,9%),” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 55%.

Tiga menteri dengan kepuasan terendah yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 48,3%, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas 47%, dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar 46,6%.

Sekedar informasi, survei nasional ini dilakukan pada 21-27 November 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Jumlah sampel dalam survei ini 1,220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data pemilih terakhir.

Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

(***)