Dia pun menyarankan semua pihak untuk fokus mengikuti Pemilu 2024. Sebab, tahapan pesta demokrasi itu sudah berjalan. 

Seseorang merespons cuitan Jimly itu dengan meminta semua tokoh, cendikiawan, dan intelektual bersuara melawan isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu yang didengungkan para politsi dan pejabat. 

Menurutnya, pihak-pihak yang masih menyuarakan isu tersebut merupakan penjahat konstitusi. 

"Istilah 'penjahat konsitusi' baik juga disebarluaskan agar bisa dicegah & diberantas" ujar Jimly membalas komentar tersebut. Republika telah mendapat izin dari Jimly untuk mengutip semua kicauannya ini. 

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebenarnya sudah dilontarkan sejak awal tahun 2022. Pendengungnya adalah sejumlah menteri Jokowi dan tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi. 

Isu tersebut lantas tersebut timbul tenggelam seiring berjalannya waktu. Namun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menyinggung isu tersebut pada Kamis (8/12) lalu.