Gary Bowerman, direktur firma riset perjalanan dan pariwisata Check-in Asia yang berbasis di Kuala Lumpur, mengatakan meskipun ada jaminan dari pihak berwenang, pariwisata sangat bergantung pada persepsi.

“Itulah sebabnya destinasi menghabiskan jutaan dolar untuk kampanye untuk mempromosikan daya tarik dan keunikan mereka kepada pengunjung. Hukum pidana baru dapat menimbulkan persepsi negatif, tidak hanya karena takut akan keselamatan pribadi tetapi juga bagi para pelancong yang peduli dengan hak-hak masyarakat setempat, ”kata Bowerman kepada Al Jazeera.

“Hal penting untuk diingat adalah bahwa wisatawan memiliki pilihan. Jika mereka merasa KUHP baru memberikan alasan untuk tidak mengunjungi Indonesia, mereka dapat memesan untuk pergi ke tempat lain. Ini bukan kemewahan yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang terkena dampak hukum pidana baru.”

Larangan seks mengikuti perombakan besar-besaran hukum pidana Indonesia yang disetujui minggu lalu oleh parlemennya.

Para pejabat memuji pengesahan undang-undang tersebut, yang telah terhenti selama beberapa dekade, sebagai langkah untuk membawa undang-undang era kolonial negara itu “sejalan dengan nilai-nilai Indonesia”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok hak asasi manusia, dan pendukung kebebasan pers telah mengkritik kode tersebut, dengan alasan itu melanggar hak asasi manusia dan secara tidak proporsional akan merugikan perempuan, agama minoritas, dan orang LGBTQ.