RIAU24.COM -Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan diskusi mengenai kontribusi dan program pemberdayaan UMKM dan IKM daerah kedepannya terkait Peran PT. Pertamina Persero/PHR guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis, Jum'at (09/12/22) lalu.

Pertemuan dilaksanakan di Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Melayu Riau dan disambut langsung oleh jajaran PT. Pertamina Persero/PHR.

Pada pertemuan yang berjalan interaktif tersebut, Surya Budiman Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab. Bengkalis menyampaikan apresiasi untuk kontribusi PHR dengan program-program yang telah berjalan dan yang sedang berjalan dalam upaya memenuhi komitmen PHR  terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti yang kita ketahui selama ini, PHR sudah berbuat sesuatu yang positif bagi masyarakat dan hasil dari diskusi ini nantinya bisa disampaikan ke masyarakat bahwa PHR sudah berupaya untuk membantu pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mensejahterakan masyarakatnya dan kami perwakilan dari rakyat berupaya untuk menjembatani antara PHR dan masyarakat sehingga tidak terjadi miskomunikasi tidak mengesampingkan peran pemerintah daerah," ucap Surya Budiman.

Namun Surya Budiman wakil rakyat dari Dapil V Kec. Bathin Solapan ini juga menitipkan beberapa catatan penting untuk menjadi masukan PHR dalam menyusun program atau rencana kerja kedepannya.

Yaitu agar PHR bisa mengakomodir pelatihan-pelatihan keahlian dan keterampilan untuk masyarakat yang ada di desa-desa wilayah kerja PHR khususnya desa-desa di Bathin Solapan, hal ini sangat dibutuhkan oleh pemuda-pemuda tempatan dan masyarakat. Kemudian pembinaan UMKM yang berada di desa dan peningkatan sarana olahraga dan kegiatan pemuda dan masyarakat desa.

Horas Sitorus selaku anggota komisi III berharap kedepannya PHR dapat menginformasikan kepada masyarakat yang ingin meminta bantuan terkait pelatihan-pelatihan sehingga bakat mereka dapat tersalurkan dan bisa membantu perekonomian keluarga.

"Selama ini masyarakat yang punya kemampuan berbisnis banyak yang tidak tahu kemana akan meminta bantuan, contohnya masyarakat yang bisa menjahit, mereka tidak tau harus meminta bantuan alat-alat yang digunakan untuk menjahit kemana. Dalam hal ini PHR harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan dari mana mereka bisa mendapatkan bantuan tersebut," ucap Horas Sitorus.

Winda Damelia Sr. Analyst Social Performance memaparkan, ada 4 pilar yang diterapkan terkait program-program kedepannya yang akan dilakukan PHR yakni pemberdayaan ekonomi, kesehatan, lingkungan dan pendidikan yang akan berkolaborasi dan bersinergi dengan program pemerintah daerah.

"Hal pertama yang dilakukan terlebih dahulu adalah bagaimana melakukan tanggung jawab sosial dengan lingkungan dan dalam hal ini harus memiliki landasan yang mengacu pada peraturan Menteri BUMN Tahun 2021, program tanggung jawab sosial dengan lingkungan ini diharapkan bisa mendukung operasi di lapangan dan tujuan sosialnya adalah ingin menjadikan masyarakat mandiri dan bisa berdiri sendiri. Operasi ini juga berusaha menyelaraskan dengan progam pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan," jelas Winda.

Masukan bernas dan luar biasa dari Wakil Ketua Surya Budiman dan anggota Komisi III lainnya ini disambut baik Oleh Rudi Arief Manager Corporate Affairs Asset North PHR WK ROKA dan Pinto Budi Laksono Manager Social Performance, bagaimana program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) berjalan Bottom Up, berdasarkan masukan masyarakat melalui berbagai Stakeholder tentunya.

Pinto juga menjelaskan, terkait dengan bantuan akan dilihat dari keterbatasan serta kemampuan anggaran dan akan diselaraskan dengan pelatihan-pelatihan."CSR ini tidak menggantikan peran serta pemerintah daerah tetapi mendukung penuh program-program pemerintah,"pungkas Pinto.