RIAU24.COM - Lembaga adat Melayu Riau (LAMR) telah melaksanakan musyawarah kerja (Musker) pada 27-29 Desember 2022. Ada 17 poin program kerja dan 18 rekomendasi yang dihasilkan dalam Musker itu untuk dijalan di tahun 2023-2024.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPH LAM Riau H. Taufik Ikram Jamil, Timbalan dalam pertemuan dengan awak media di kantor LAM Riau. Kamis (29/12/2022).

Hadir pertemuan itu Ketua Umum MKA Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, Ketua Umum 2 Saukani Al Karim, Ketua PBH Aziun Asyaari, dan Sekum DPH Jonnaidi Dasa.

Dijelaskannya, program yang ditetapkan dalam Musker diantaranya Bidang Organisasi dan Tatalaksana: Pendampingan Musda LAMR, Musker LAMR, Muspim LAMR, Pengembangan dan Penguatan SDM Ketatalaksanaan, Mendampingi rapat lengkap MKA, Milad LAMR, Hari Besar Adat Melayu Riau, Penguatan Kelembagaan dengan pembentukan Perda 2024. Merekomendasikan kepada Pemerintah  untuk Pembangunan Gedung Lembaga Adat di Kab. Inhu, Kampar, dan Meranti.

"Di Bidang Litbang tentang penelitian Keberadaan Pemerintahan Adat Masyarakat Adat, Pengembangan Pustaka LAMR, Penguatan Desa Bina Muaratakus, Seminar Adat,"katanya.

Selanjutnya di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pertanahan Hak-hak Masyarakat Adat meliputi: Sosialisasi Ketentuan Hak-hak Masyarakat Adat, Pendampingan Masyarakat Adat dalam Mendapatkan perhutanan sosial, Penyusunan Konsep Mediasi (Peradilan) Adat. Inventarisasi konflik dan penyelesaian lahan masyarakat dan pendampingan oleh LBH/PBH.