"Barangkali dengan pembatasan distributor atau agen resmi dalam rangka supaya tepat sasaran. Cuma kalau yang membeli itu dengan KTP, itu kan tidak menunjukkan apakah dia miskin atau kaya," kata dia.

Pertamina, kata dia, bisa menggunakan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan pembelian gas melon kepada konsumen yang masuk golongan tidak mampu. Lalu diberikan barcode sebagai penanda.

"Penggunaan KTP tidak pas agar gas elpiji tepat sasaran. Pakai barcode saja saat membeli di penyaluran resmi. Mungkin ini bisa efektif," jelas dia.

(***)