Menurut Zulkarnain kantor DPC PPP Pekanbaru tersebut harus cepat dibuka dari penyegelan, karena sangat penting untuk melakukan agenda kepartaian apalagi pemilu yang sudah didepan mata. Seperti pendaftaran dan penyelesaian admistrasi bakal calon legislatif (Bacaleg).

"Apabila ini tidak dibuka tentu akan terhambat proses penerimaan Bacaleg. Apalagi ini untuk masyarakat banyak,"terangnya.

Anggota DPRD Pekanbaru ini juga menepis klaim kepemilikan lahan dan bangunan kantor DPC PPP Pekanbaru oleh kader senior. Dia memastikan, surat lengkap aset kantor tercatat atas nama partai dan dokumennya saat ini tersimpan dalam arsip.

"Yang saya ketahui itu aset partai, tidak ada dimiliki perorangan. Itu yang saya ketahui ya.  Kalau ada yang mengatakan seperti itu, tentu saya harus melihat dulu surat-suratnya, kwitansi pembelian. Kalau ada yang mengakui hari ini perlu kita luruskan,"ujar Zulkarnain.

Diakui Zulkarnain lagi, keberadaan Kantor PPP Pekanbaru ini berawal dari kader pendahulu. Salah satunya almarhum Roem Zein saat itu menjabat sebagai Ketua DPC Pekanbaru.

Kemudian dalam aset dicatatkan sebagai aset partai. Sehingga jika hari ini ada mengaku aset Kantor PPP atas nama pribadi, hanya dipandang sebagai miss komunikasi saja.