"Kami melihat tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait penetapan kegentingan yang memaksa menjadi latar belakang lahirnya Perppu ini. Sehingga kita perlu bertanya Perppu Cipta Kerja ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa?" ucap Hinca melansir CNNIndonesia.com, Selasa (21/3). 

Namun, dalam rapat paripurna hari ini, DPR secara resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Rapat pengesahan Perppu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

(***)