RIAU24.COM - Larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan apratur sipil negara (ASN) yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dikeluarkan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Luqman Hakim menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang buka puasa bersama pejabat dan pegawai ASN tidak dipertimbangkan dengan matang dan serius.

Dia memberi contoh, Dalam Surat Rahasia yang diterbitkan Menseskab Pramono Agung sudah bocor kemana-mana itu, tertulis alasan pelarangan buka puasa bersama adalah situasi penanganan transisi Covid-19 sehingga dibutuhkan kehati-hatian. 

“Tidak ada alasan lain. Tetapi, setelah mendapat reaksi negatif dari masyarakat, Pramono Agung menjelaskan larangan buka puasa bersama tersebut disebabkan para pejabat dan pegawai kementerian dan badan sedang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat akibat pamer harta,” kata Luqman dilansir dari Tribunnews, Jumat (24/3).

Politisi PKB itu lalu memaparkan juga alasan tambahan untuk mengikuti teladan Presiden Jokowi, yang menurut Pramono Anung, memberi contoh kesederhanaan.

“Dari penjelasan yang berubah-ubah itu, jelas terlihat kebijakan larangan buka puasa bersama itu tidak dirancang dengan matang dan serius,” katanya.