RIAU24.COM - Untuk mendorong negara agar mengakui pernikahan sesama jenis secara resmi, pada hari Minggu kerumunan orang yang bersorak-sorai dan melambai-lambaikan bendera di Tokyo berkumpul untuk parade Pride penuh pertama negara itu dalam empat tahun.

Parade Pride datang menjelang KTT Kelompok Tujuh (G7) bulan depan.

Jepang menurut Reuters adalah satu-satunya kekuatan industri G7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis.

Namun, dukungan yang tumbuh dari lobi bisnis utama negara dan perusahaan besar menekan pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida dan partai konservatifnya yang berkuasa untuk mengubahnya.

Sesuai perkiraan penyelenggara, sekitar 10.000 orang berbaris dalam parade Pride hari Minggu di distrik Shibuya Tokyo.

"Jepang benar-benar tertinggal. Kami akan berjuang sampai seluruh negara memiliki pernikahan sesama jenis," kata Himama, salah satu peserta kepada Reuters.

Konstitusi negara tradisional merujuk pada pernikahan antara kedua jenis kelamin dan menyebutkan hak yang sama antara suami dan istri.

Agar Jepang mengizinkan pernikahan sesama jenis, diperlukan amandemen hukum perdata.

Namun, menjelang KTT, beberapa anggota parlemen telah berjanji untuk mengesahkan undang-undang yang mempromosikan pemahaman tentang LGBTQ.

Aktivis dan pemimpin bisnis menyebut ini sebagai langkah yang baik, tetapi mengatakan bahwa itu jauh dari komitmen G7 Jepang tahun lalu untuk memastikan kesetaraan hak dan tindakan anti-diskriminasi untuk LGBTQ.

Reuters melaporkan bahwa di Jepang, jumlah kotamadya yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk memasuki perjanjian kemitraan telah meningkat secara signifikan dari 26 menjadi sekitar 300 sejak parade Pride pra-pandemi terakhir pada tahun 2019, yang mencakup sekitar 65 persen populasi.

Namun, perjanjian ini tidak memberikan hak kepada mitra untuk mewarisi aset satu sama lain atau hak orang tua untuk anak masing-masing, dan kunjungan ke rumah sakit tidak dijamin. Meskipun demikian, ini dianggap sebagai perkembangan positif di negara di mana hak LGBTQ+ lambat berkembang.

Pengadilan distrik di Sapporo Jepang pada Maret 2021 memutuskan larangan negara atas pernikahan sesama jenis tidak konstitusional.

Pengadilan Sapporo berpendapat bahwa undang-undang atau peraturan yang menghilangkan hak pasangan sesama jenis dari pernikahan adalah diskriminatif dan melanggar Pasal 14 Konstitusi Jepang.

Pengadilan juga memutuskan bahwa Pasal 24 Konstitusi, yang mendefinisikan pernikahan sebagai hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua jenis kelamin, tidak melarang pengakuan pernikahan sesama jenis.

Namun, pada Juni 2022, pengadilan distrik lain, yang satu ini di Osaka, menegakkan konstitusi larangan pernikahan sesama jenis.

(***)