RIAU24.COM - New York menjadi negara bagian pertama di AS yang melarang penggunaan gas alam dan bahan bakar fosil lainnya di sebagian besar bangunan baru. Ini adalah kemenangan penting bagi aktivis iklim, tetapi bisa menghadapi tekanan balik dari industri bahan bakar fosil.

Gubernur Kathy Hochul dan anggota parlemen dari Partai Demokrat, yang mengendalikan Senat dan Majelis New York, mengesahkan anggaran negara baru senilai $229 miliar yang memuat RUU tersebut pada Selasa malam.

Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas tekanan yang meningkat dari para pemilih lingkungan dan pemilih yang sadar iklim, seperti yang dilaporkan oleh CNN.

Undang-undang tersebut secara efektif mempromosikan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti pompa panas dan kompor induksi dalam pembangunan perumahan baru di seluruh negara bagian dengan melarang kompor, tungku, dan pemanas propana bertenaga gas.

Pada tahun 2026, semua bangunan baru di bawah tujuh lantai harus memiliki pemanas dan memasak yang semuanya menggunakan listrik, dan untuk bangunan yang lebih tinggi pada tahun 2029.

Ada pengecualian untuk larangan gas anggaran negara untuk bangunan komersial dan industri besar tertentu, termasuk supermarket, rumah sakit, binatu, dan restoran.

Namun, efeknya pada struktur hunian baru bisa jadi signifikan. Menurut laporan dari tahun 2022, bangunan bertanggung jawab atas 32 persen emisi gas rumah kaca Negara Bagian New York.

Kota-kota lain telah memimpin meskipun New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang semacam itu.

Kota AS pertama yang mengesahkan undang-undang yang melarang pemasangan gas alam di gedung yang baru dibangun adalah Berkeley pada tahun 2019.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hochul Katy Zielinski mengatakan, “anggaran baru akan melindungi keluarga kami dan penduduk kami, sambil membawa New York menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat.”

Undang-undang baru negara bagian itu ditentang oleh industri gas alam, yang mengklaim membatasi pilihan konsumen.

“Setiap dorongan untuk melarang gas alam akan menaikkan biaya konsumen, membahayakan kemajuan lingkungan dan menolak energi yang terjangkau untuk populasi yang kurang terlayani,” kata presiden dan CEO American Gas Association, Karen Harbert dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan anggaran New York mendorong inisiatif perubahan iklim lainnya selain melarang gas alam, seperti membuat proyek energi terbarukan milik publik yang akan menghasilkan pekerjaan hijau dan menerapkan program cap-and-invest yang akan mengharuskan perusahaan dengan jejak karbon yang lebih tinggi untuk membeli izin.

Dana yang terkumpul dari prakarsa cap-and-invest akan mendukung program-program yang mengurangi dampak polusi yang bertanggung jawab atas pemanasan global.

(***)