RIAU24.COM - Lebih dari 100 jurnalis dan editor telah meminta otoritas Hong Kong untuk segera membebaskan Jimmy Lai, seorang taipan media yang menjalankan Apple Daily, surat kabar pro-demokrasi di Hong Kong.

Para wartawan dan redaktur telah menandatangani surat terbuka.

Jimmy Lai saat ini ditahan dan menghadapi tuduhan melanggar undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang dilihat oleh para kritikus sebagai alat di tangan China untuk menekan sentimen pro-demokrasi di Hong Kong.

Apple Daily terpaksa ditutup pada tahun 2021 oleh pihak berwenang. Jimmy Lai adalah pengkritik lama Partai Komunis Tiongkok.

Lai (75) pertama kali ditangkap pada tahun 2020. Dia didakwa melanggar undang-undang keamanan nasional pada Agustus 2020.

Dia telah dihukum atas tuduhan penipuan dan pengorganisasian protes ilegal. Persidangannya berkaitan dengan undang-undang keamanan nasional dijadwalkan pada bulan September.

"Kami, sebagai penerbit dan editor organisasi media berita dari seluruh dunia, bersatu untuk mendukung pendiri dan penerbit Apple Daily, Jimmy Lai, dan perjuangannya untuk pluralisme media dan kebebasan pers di Hong Kong," kata penandatangan surat tersebut, yang diselenggarakan oleh Reporters Without Borders (RSF).

“Jimmy Lai telah mempertahankan nilai-nilai ini sepanjang hidupnya. Dengan keberanian yang luar biasa, dia memilih untuk tinggal di Hong Kong dan terus menerbitkan selama dia bisa, meskipun tindakan keras yang keras terjadi di sekitarnya,” tambah pernyataan tersebut.

Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF 2023, Hong Kong berada di peringkat 140 dari 180 negara. Urutan ini telah turun 58 peringkat dalam 10 tahun terakhir.

Orang-orang Hong Kong memprotes pada 2019-2020 terhadap upaya pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengubah Undang-undang Pelanggar Buronan. Hong Kong mencabut RUU itu. Tapi apa yang dimulai sebagai protes duduk segera berubah menjadi konfrontasi dan kekerasan.

Pihak berwenang di Hong Kong melakukan tindakan keras. Pada tahun 2020, otoritas Hong Kong memutuskan untuk mengumumkan undang-undang keamanan nasional. Lebih dari seratus orang sampai sekarang telah ditangkap berdasarkan hukum.

(***)