RIAU24.COM - Juru Bicara Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto meminta KPU untuk segera menyelidiki 52 juta data pemilih aneh. Data tersebut disayangkan justru masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.

"Perlu verifikasi faktual di lapangan," sebutnya dikutip dari inilah.com, Jumat 23 Juni 2023.

verifikasi dibutuhkan untuk menguji validitas data pemilih yang dinilai aneh seperti pemilih yang namanya hanya terdiri satu atau dua huruf saja.

Salah satu nama yang dia sebut aneh yakni terdiri dari satu atau dua huruf.  Ada lagi seperti nama pemilih dengan tanda tanya yang tidak lazim jika dikaitkan dengan budaya di Indonesia.

"Dalam surat yang kami sampaikan ke KPU sudah kami tunjukan data-data DPS mana yang janggal. Misalnya data nama yang hanya dua huruf, KPU tinggal melihat data tersebut," sebutnya.

Dia juga bicara soal mengapa dirinya tidak turun langsung melakukan verifikasi. Menurutnya, hal itu disebabkan data yang dirilis KPU sangat terbatas.

"Kami, partai dan bawaslu tidak bisa melakukan verifikasi faktual karena data DPS yang dirilis KPU tidak memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), kecamatan, kabupaten, dan provinsi," ujarnya.