Ia menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia tentang diskriminasi minoritas agama dan pengekangan perbedaan pendapat di India.

Dia bertanya langkah-langkah apa yang bersedia diambil pemerintah India untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya dan menegakkan kebebasan berbicara.

Modi, yang jarang terlibat dengan wartawan, menyatakan terkejut dengan pertanyaan itu dan membela nilai-nilai demokrasi India, menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan kasta, keyakinan, usia, atau geografi di negara itu.

Dia menekankan bahwa demokrasi sudah mendarah daging di India dan Amerika Serikat.

Sebelum menjadi perdana menteri, Modi menghadapi larangan dari AS karena tuduhan mengenai perannya dalam kerusuhan Gujarat 2002, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.000 orang, sebagian besar Muslim.

Sejak menjabat pada tahun 2014, ia telah menghadapi kritik untuk berbagai aspek catatan hak asasi manusianya, termasuk sensor jurnalis dan pembatasan otonomi di wilayah Kashmir.