Heryanto mengaku, pihaknya belum bertemu dengan utusan perusahaan. "Kita dapat memahami kalau mereka tidak datang menemui masyarakat, termasuk ke rumah duka, sebab situasinya memang belum memungkinkan," tambah Pimpinan Kedua Tameng Adat LAMR Prov Riau, Panglima Madya Khalid. 

Menurutnya, sudah ada kesepakatan, polisi akan menjadi mediator untuk mempertemukan LAMR dengan perusahaan. Pimpinan PT Panahatan, akan dipanggil ke LAMR di Pekanbaru dalam waktu cepat ini. 

Pertemuan itu kelak, diharapkan tidak saja berkaitan langsung dengan kejadian konflik yang sampai menimbulkan korban jiwa, tetapi juga bagaimana sinergi perusahaan dengan masyarakat setempat dapat diwujudkan, misalnya tentang  CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal terakhir itu, ujar Panglima Madya Khalid, menjadi amat penting karena konflik antara PT Panahatan dengan warga selalu terjadi, malah sejak perkebunan sawit perusahaan itu dibuka 20-an tahun lalu. "Kami tidak mau adanya konflik warisan di sini, " kata Khalid. 

Sekum DPH LAMR Datuk Junaidi Dasa mengatakan,  bentuk gejolak yang terjadi di tengah masyarakat adat dengan koorporasi di wilayah adat mesti ditengahi , sehingga setiap sengketa  antara koorporasi dengan masyarakat adat di Riau tidak terus menerus terjadi.  

Kongkretnya ujar Datuk Junaidi, terwujudnya hak- hak masyarakat adat dan tidak ada lagi "dendam warisan" antara masyarakat adat dan koorporasi yang ada di wilayah Adat Riau. Seluruh lapisan masyarakat adat dan korporasi serta pemangku kepentingan, mesti saling bersinergi.