RIAU24.COM - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengomentari hasil survei terbaru dari Indostrategic tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hasil survei memperlihatkan ketidaksetujuan publik terkait pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur bukti megaproyek IKN hanya kehendak elite, bukan kemauan rakyat dikutip dari rmol.id, Sabtu 15 Juli 2023.

"Elite berupaya memaksakan kehendaknya agar IKN pindah Agustus 2024. Elite yang dimaksud tentunya termasuk Presiden Joko Widodo. Presidenlah yang menetapkan lokasi IKN di Kalimantan Timur," ujarnya.

Rakyat juga menurutnya tidak dilibatkan dalam menetapkan lokasi IKN. Tak hanya itu, DPR sebagai perwakilan rakyat juga tidak meminta persetujuan dari pemimpinnya sendiri saat pembahasan IKN.

"Mereka seolah-olah sudah memahami kehendak rakyat, sehingga merasa tak perlu lagi menanyakannya kepada rakyat," sebutnya.

Padahal, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem ini seharusnya melibatkan rakyat dalam setiap memutuskan hal-hal strategis, termasuk pemindahan IKN.

"Itu tentu menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat terkesan diabaikan. Rakyat hanya jadi penonton di tengah hingar bingar pembangunan IKN," ujarnya.