RIAU24.COM - Para pemimpin militer Niger yang melakukan kudeta telah mengklaim bahwa pemerintah terguling Mohamed Bazoum telah memberi wewenang kepada Prancis untuk melakukan intervensi militer di istana presiden dan membebaskan presiden yang digulingkan.

"Dalam pencariannya untuk cara dan sarana untuk campur tangan secara militer di Niger, Prancis dengan keterlibatan beberapa orang Niger, mengadakan pertemuan dengan kepala staf penjaga nasional Niger untuk mendapatkan otorisasi politik dan militer yang diperlukan yang diperlukan," sebuah pernyataan oleh junta militer dibacakan di televisi nasional, menurut kantor berita AFP.

Niger adalah koloni Prancis selama lebih dari 50 tahun sebelum kemerdekaannya pada tahun 1960. Hubungan diplomatik antara kedua negara kuat sebelum kudeta pekan lalu.

Meskipun Prancis belum menyatakan akan melakukan serangan militer, Presiden Emmanuel Macron pada hari Minggu bersumpah akan mengambil tindakan segera jika warga atau kepentingan Prancis diserang di Niger.

Pada hari Senin, kementerian luar negeri Prancis ketika menanggapi tuduhan itu membantah bahwa mereka melakukan intervensi militer di negara Afrika Barat itu.

Dikatakan bahwa mereka fokus untuk mengamankan keselamatan warga negaranya, sehari setelah ribuan demonstran berunjuk rasa di luar kedutaan negara itu di Niamey, membakar pintu kedutaan.